Kementerian Perdagangan Republik Indonesia text JAKARTA Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri 2011 ind

text

regular print

ii, 201 hlm : ill ; 17 cm tidak ada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Buku ini berisi tentang penanaman modal, kawasan ekonomi khusus - UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL - UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS -PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS -PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2010 TENTANG DEWAN NASIONAL DAN DEWAN KAWASAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS -KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS - KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR KEP 40/M EKON/08/2010 TENTANG TIM PELAKSANA DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS -KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR KEP-10/M.EKON/ 03/2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR KEP 40/M.EKON/08/2010 TENTANG TIM PELAKSANA DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS -PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR PER-06/M.EKON/ 08/2010 TENTANG TATA TERTIB PERSIDANGAN DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS Perundang-Undangan, Kawasan, Ekonomi Khusus 348.02 348.02 KEM h 240513 20240513110523 INLIS000000000000899 Converted from MARCXML to MODS version 3.5 using MARC21slim2MODS3-5.xsl (Revision 1.106 2014/12/19)