01980     2200217   4500001002100000005001500021035002000036007000300056008004100059082001100100084001700111245012800128260012200256300004300378500114400421650004801565110004701613856004601660990002801706990002801734INLIS00000000000089920240513110523  a0010-0124000195ta240513                g          | ind    a348.02  a348.02 KEM h1 aHIMPUNAN PERATURAN PRUNDANG-UNDANGAN TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS ( K.E.K ) /cKementerian Perdagangan Republik Indonesia  aJAKARTA :bSekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri,c2011  aii, 201 hlm :bill ;c17 cmetidak ada  aBuku ini berisi tentang penanaman modal, kawasan ekonomi khusus

- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS
-PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS
-PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2010 TENTANG DEWAN NASIONAL DAN DEWAN KAWASAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS
-KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS
- KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR KEP 40/M EKON/08/2010 TENTANG TIM PELAKSANA DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS
-KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR KEP-10/M.EKON/ 03/2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR KEP 40/M.EKON/08/2010 TENTANG TIM PELAKSANA DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS
-PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR PER-06/M.EKON/ 08/2010 TENTANG TATA TERTIB PERSIDANGAN DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS 4aPerundang-Undangan, Kawasan, Ekonomi Khusus1 aKementerian Perdagangan Republik Indonesia  aPOLITEKNIK ENJINIRING PERTANIAN INDONESIA  a1383.MONOGRAF.PEPI 2023  a1384.MONOGRAF.PEPI 2023