HIMPUNAN PERATURAN PRUNDANG-UNDANGAN TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS ( K.E.K ) /
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
text
JAKARTA : Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri,
2011
ind
Buku ini berisi tentang penanaman modal, kawasan ekonomi khusus
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS
-PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS
-PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2010 TENTANG DEWAN NASIONAL DAN DEWAN KAWASAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS
-KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS
- KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR KEP 40/M EKON/08/2010 TENTANG TIM PELAKSANA DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS
-KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR KEP-10/M.EKON/ 03/2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR KEP 40/M.EKON/08/2010 TENTANG TIM PELAKSANA DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS
-PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR PER-06/M.EKON/ 08/2010 TENTANG TATA TERTIB PERSIDANGAN DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS
Perundang-Undangan, Kawasan, Ekonomi Khusus